Wacana penggantian mobil dinas menteri dari Toyota Camry menjadi Toyota Crown Majesta, menuai pro kontra. Anggota DPR beranggapan, rencana ini bisa saja diurungkan namun harus dengan keberanian Presiden.
"Butuh keberanian Presiden apakah mengganti atau tidak. Aparatur negara kan pasti tunduk dengan presiden," ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2009).
Karena, menurut dia, pemerintah juga selayaknya memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia. Kalau memang ada pergantian, lanjutnya, semestinya dilihat juga kinerja dari menteri yang bersangkutan.
"Lagi pula jika memang ada pertimbangan tekhnis. Menurut saya, mobil yang lima tahun lalu masih bagus kok dan masih layak dipakai," imbuhnya.
Pertimbangan lain, kata Eva, isu kemacetan yang hingga kini masih menjadi pembicaraan, namun belum menelurkan solusi tepat. "Harus diperhatikan jika, nantinya menambah mobil baru. Mau seperti Jakarta nantinya," pungkasnya.
